Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas Kunjungi Pemda DIY

Tanggal Rilis :
Jumat, 19 Mei 2017
Penulis Artikel :
Sukarmi
Fotografer :
Karna.S
Lokasi :
Gedung Indisch Kepatihan

YOGYAKARTA (19/05/2017) jogjaprov.go.id – Dalam rangka mencari masukan berkaitan dengan pembahasan Raperda tentang Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Kelembagaan Adat Dayak, Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Daerah DIY. Bertempat di Gedhong Indische, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, rombongan diterima oleh Asisten Keistimewaan Sekda DIY, Dr. Ir. Didik Purwadi, M.Ec, Kamis (18/5) siang.

 

Dalam penyampaian maksud dan tujuan kunjungan kerja, Lawin selaku pimpinan rombongan yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, mengemukakan bahwa DIY sengaja dipilih sebagai lokasi tujuan kunjungan kerja, sebab DIY mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan Kabupaten Kapuas terkait kelembagaan adat. Di Kapuas masih terdapat tata kelembagaan adat Dayak, baik berupa aturan maupun kepemilikan tanah. Hal ini serupa dengan DIY yang juga masih memiliki Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG).

 

Kemudian terkait kelembagaan desa, Ubay Assan ST selaku anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas, menyampaikan bahwa di Kabupaten Kapuas regulasi kelembagaan desa telah tertata dengan baik. Namun implementasinya memang masih perlu pembinaan di beberapa hal. Ubay memberikan contoh, ada semacam ketimpangan antara desa dengan kelurahan. Pembangunan desa lebih maju karena didukung oleh Dana Desa yang besar, tetapi tidak untuk kelurahan. Ekstremnya, beberapa kelurahan bahkan menginginkan turun tingkat ke level desa, agar juga memperoleh alokasi Dana Desa.

 

Beberapa kendala yang disampaikan oleh Ketua maupun Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas tersebut, kemudian ditanggapi oleh para narasumber yang berasal dari Biro Organisasi Setda DIY, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dan Dinas PMD Kabupaten Sleman.

 

Bambang Kuntoro, perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten Sleman, menyampaikan ketimpangan antara desa dan kelurahan sebagai dampak adanya Dana Desa, memang lazim terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan tak bisa dipungkiri, memang ada kelurahan yang ingin beralih menjadi desa. Terkait hal tersebut, dikatakannya bahwa hal tersebut diperbolehkan oleh Permendagri. Artinya, boleh dan sah-sah saja apabila ada kelurahan yang ingin berganti level menjadi desa. Namun demikian, prosedurnya membutuhkan waktu yang lama. Ini yang menurutnya perlu pertimbangan lebih matang.

 

Sementara itu, membacakan sambutan Sekretaris Daerah DIY, Didik Purwadi menyampaikan bahwa pembangunan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendekatan atau model pembangunan partisipatif, yaitu adanya keterlibatan peran serta seluruh lapisan masyarakat. Artinya, perlu adanya pendayagunaan kearifan nilai-nilai sosial budaya lokal dalam aspek kegotongroyongan dan keswasembadaan. Dengan demikian, masyarakat pedesaan akan lebih siap dan mampu membangun dirinya menuju tatanan masyarakat yang maju, sejahtera dan mandiri, serta mampu meletakkan nilai dasar budaya dan mengubah cara hidup dan etos kerja masyarakat yang dilandasi oleh semangat kebersamaan. “Tegasnya, Jogja sebagai desa budaya, dan desa mandiri budaya”, pungkas Didik. (rn)

 

TIM HUMAS DIY

KOMENTAR

Belum ada komentar dalam artikel ini

Anda Harus Login untuk memberikan komentar

LOGIN USER | DAFTAR BARU

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Pemerintah Daerah DIY akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

FILTER & PENCARIAN